Berikut ini prediksi perolehan kursi di DPRD DKI Jakarta.
PKS: 18 kursiPDIP: 15 kursiGerindra: 14 kursiNasdem: 11 kursiGolkar: 10 kursiPAN: 10 kursiPKB: 10 kursiPSI: 8 kursiDemokrat: 8 kursiPerindo: 1 kursiPPP: 1 kursi
Adapun data tersebut masih dapat berubah karena KPU DKI Jakarta belum menetapkan perolehan resmi kursi DPRD DKI Jakarta.
Penetapan akan dilakukan setelah KPU RI menetapkan perolehan suara secara nasional.
Rokhmat Ardiyan Gelar Reses Perdana di Kuningan, Bahas Pendidikan, Kesejahteraan Guru Honorer, dan Infrastruktur
Sebanyak 30 Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur menghadiri undangan dari Walikota Jakarta Timur M. Anwar.
Undangan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jakarta Timur dengan anggota DPRD.
Anwar berharap, perkenalan tersebut akan membuat kerja sama terjalin baik antara Pemkot Jakarta Timur dan DPRD. Sehingga mampu menuntaskan berbagai permasalahan serta mewujudkan optimalisasi pembangunan.
“Kiranya silaturahim ini dapat membangun sinergitas, kolaborasi dan kemitraan yang baik untuk pembangunan Jakarta,” ujar Anwar di ruang serbaguna Blok C, kantor walikota Jakarta timur, Rabu (9/10).
Adapun sejumlah Anggota DPRD yang hadir di antaranya yakni Pantas Nainggolan, Ongen Sangaji, Manuara Siahaan, Suhaimi, Dwi Rio Sambodo, Muhammad Thamrin, Muhammad Lefy, Syahroni, Josephine Simanjuntak, M. Taufik Zoelkifli, dan Matnoor Tindoan.
Dari pihak eksekutif terdapat walikota Jakarta Timur beserta jajaran, Klkepala Suku Dinas, kepala Badan, kepala UPT se-Jakarta Timur, camat hingga lurah. (DDJP/bad/gie)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah selesai melakukan penghitungan suara Pemilu 2024 di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta.
Hasilnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meraih suara terbanyak. Hanya PKS pula yang meraih suara lebih dari 1 juta dari 10 daerah pemilihan (dapil).
Setelah itu, ada PDIP dan Gerindra dengan raihan suara terbanyak setelah PKS. Diikuti NasDem, Golkar, PKB, PSI, PAN, Demokrat, Perindo, PPP dan seterusnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berikut rincian perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU.
Total suara sah di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah 6.067.241.
Perolehan suara partai politik di tingkat DPRD provinsi akan mempengaruhi pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Pilkada 2024.
Syarat pencalonan gubernur-wakil gubernur di Pilkada 2024 adalah kepemilikan 20 persen kursi di DPRD tingkat provinsi atau 25 persen suara hasil pemilu sebelumnya.
Ikuti terus paparan data dalam artikel Datalogi hanya di CNNIndonesia.com.
KPU DKI Jakarta telah menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi pada Sabtu (7/12) malam kemarin. Rencananya, hasil rekapitulasi tingkat akhir tersebut akan dibacakan hari ini.
Rapat pleno rekapitulasi suara digelar di Hotel Sari Pasific Jakarta, Sabtu (7/12) malam kemarin. Kemudian, KPU DKI Jakarta meminta pendapat peserta yang hadir untuk melanjutkan rapat ke agenda berikutnya atau menunda rapat tersebut.
Peserta rapat pun menyepakati untuk ditunda sampai hari ini dengan agenda penetapan hasil rekapitulasi suara Pilgub Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Cocok ya, cocok kita pending rapat diskorsing rapat pleno ini rekapitulasi dengan agenda tunggal besok (hari ini) penetapan hasil rekapitulasi," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata.
"Bisa disepakati? Rapat saya skorsing hingga pukul 13.00 WIB," sambungnya.
Hasil Rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024
Sebagai informasi, KPU DKI Jakarta telah menyelesaikan proses rekapitulasi tingkat provinsi. Berdasarkan rekapitulasi KPU DKI Jakarta, pasangan Pramono-Rano Karno unggul di semua kota administrasi.
Kepulauan Seribu:1. Ridwan Kamil-Suswono (6.578 suara)2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (653 suara)3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (7.456 suara)
Jakarta Utara:1. Ridwan Kamil-Suswono (261.463 suara)2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (77.026 suara)3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (328.486 suara)
Jakarta Timur:1. Ridwan Kamil-Suswono (535.613 suara)2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (136.935 suara)3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (635.170 suara)
Jakarta Barat:1. Ridwan Kamil-Suswono (386.880 suara)2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (109.457 suara)3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (500.738 suara)
Jakarta Selatan:1. Ridwan Kamil-Suswono (375.391 suara)2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (90.294 suara)3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (491.017 suara)
Jakarta Pusat:1. Ridwan Kamil-Suswono (152.235 suara)2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana (44.865 suara)3. Pramono Anung-Rano Karno (Si Doel) (220.372 suara)
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi atau Reses perdana yang telah dilakukan pimpinan dan anggota DPRD periode 2024-2029 melalui rapat paripurna, Kamis (28/11).
Rapat dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dan didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, serta Basri Baco.
Khoirudin menjelaskan, hasil reses harus disampaikan dalam rapat Paripurna sesuai pasal 88 ayat (5) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota.
“Disebutkan bahwa pelaksanaan Reses wajib dilaporkan kepada pimpinan DPRD, di antaranya memuat tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat,” ujar Khoirudin di gedung DPRD DKI Jakarta.
Laporan hasil reses dibacakan Anggota DPRD DKI Jakarta Ghozi Zulazmi. Ia menyampaikan, kegiatan reses telah dijalankan pimpinan dan anggota DPRD pada 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 dan 15 November 2024 sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah pada 31 Oktober 2024.
“Secara garis besar, hasil Reses ini menjadi bahan masukan dari masyarakat seluruh daerah pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta,” tukas Ghozi. (gie/df)
Jakarta Timur, (15/5/2024) – Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar bersama jajaran menerima kunjungan kerja Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, di Ruang Serbaguna Blok C, Kantor Walikota Jakarta Timur, Rabu (15/5/2024).
Walikota menjelaskan, dalam kunjungan kerja Ketua dan Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, beragam permasalahan dibahas serta penyelesaiannya. Salah satunya, Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
Seperti diketahui, di Jakarta Timur memiliki kurang lebih 236 SIPPT yang harus dilakukan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengembang. Sampai saat ini kurang lebih 116 sudah BAST yang sudah menjadi Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (fasos-fasum) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kurang lebih totalnya 236 di Jakarta Timur, 116 sudah BAST, tentunya BAST ini perlu persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan yang ada. Jangan sampai Fasos-Fasum ini menjadi masalah temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan kendala-kendala tadi kita sampaikan di rapat kerja dengan Komisi A tadi, supaya bisa diberikan solusi, di tingkat atas supaya kita bisa menjalankan dengan baik,” kata Walikota.
Walikota lebih lanjut menjelaskan, dalam pemenuhan SIPPT, setiap 4 bulan menargetkan 3-4 pengembang memenuhi kewajibannya dengan BAST, dan dapat dipastikan fasos-fasum tersebut dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat dan tidak ada masalah sengketa.
“Target berjalan, jadi setiap 4 bulan dikasih target 4 atau 3 pengembang, tapi alhamdulillah tahun lalu kita di atas target. Tahun ini, mudah-mudahan kita harapkan seperti itu, apalagi kalau memang Komisi A mengusulkan adanya satu kebijakan adanya sanksi, jadi kita lebih maksimal untuk lakukan penagihan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mujiyono, mengapresiasi pencapaian pemenuhan SIPPT untuk fasos-fasum yang telah dicapai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai sekitar 23 triliun rupiah, termasuk dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur.
Ia juga menyampaikan kewajiban SIPPT yang sudah bertahun-tahun agar dipertegas untuk menyerahkan fasos-fasum agar laporan keuangan DKI Jakarta menjadi lebih baik. Ia juga mengatakan perlu dibuat regulasi sanksi kepada pengembang jika tidak memenuhi kewajiban SIPPT, karena fasos-fasum yang nantinya menjadi haknya masyarakat.
“Harus dibuat aturan, dan itu melanggar aturan, itu menjadi haknya masyarakat, fasos-fasum itu menjadi haknya masyarakat, kalau itu ternyata tidak diserahkan kepada Pemprov untuk diserahkan kembali kepada pemanfaatannya buat masyarakat atau disewakan untuk kepentingan oknum pengembang atau kerjasama dengan oknum yang lain itu juga pidana,” tuturnya. (AD)
Jakarta Timur, (9/10/2024) - Walikota Administrasi Jakarta Timur, M. Anwar, bersama seluruh jajaran Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, menerima kunjungan kerja rapat Forum Koordinasi Pimpinan dan silaturahmi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, daerah pemilihan (dapil) Jakarta Timur, Rabu (9/10/2024).
Walikota menjelaskan, pertemuan bertujuan menjalin silaturahmi dengan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang baru saja dilantik, sekaligus berkoordinasi membangun sinergitas guna kepentingan masyarakat di Jakarta Timur. Ia juga menjelaskan, kunjungan sekaligus membahas permasalahan di Jakarta Timur, seperti kemacetan, banjir, peningkatan ekonomi, tawuran, hingga penanganan stunting.
“Kalau kita bersinergi dengan anggota dewan dapil Jakarta Timur khususnya, insyaallah kita tidak kesulitan dalam bekerja ke depannya. Kebijakan-kebijakan yang bisa membantu untuk percepatan, seperti masalah tadi, stunting, penanganan banjir, masalah tawuran, dan masalah sosial lainnya pengangguran dan sebagainya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Mumammad Thamrin, menyampaikan, pertemuan merupakan yang pertama pasca pelantikan ketua dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 26 Agustus 2024 lalu. Kegiatan merupakan inisiasi Walikota Administrasi Jakarta Timur yang mengundang bersilaturahmi dan perkenalan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, sekaligus membahas segala permasalahan di Jakarta Timur untuk dikerjakan bersama antara legislatif dan eksekutif.
“Saya kira sinergitas kebersamaan perlu dibangun, dan Pak Wali sudah membangun itu, cuma hari ini fokus pada perkenalan. Adapun tadi apabila ada yang menanggapi tumbuh kembangnya Walikota Jakarta Timur terkait pelayanan dan sebagainya, tentu ini disampaikan di komisinya masing-masing sehingga ini lebih terarah,” jelasnya. (AD)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi jadi partai dengan raihan kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta hasil Pemilu 2024. Namun, ia tetap belum memenuhi syarat untuk mencalonkan gubernur dan wakil gubernur secara mandiri di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Untuk mencalonkan gubernur DKI Jakarta, partai atau gabungan partai butuh setidaknya 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Hal ini merujuk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan Pasal 40 UU Pilkada, pasangan calon kepala daerah baru bisa didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) jika mendapat dukungan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara hasil pemilu terakhir.
Berdasarkan perhitungan Agung Baskoro selaku pengamat politik Trias Politika, PKS bakal jadi partai dengan perolehan kursi terbesar sebanyak 18 kursi. Kemudian, diikuti PDIP (15 kursi), Gerindra (14 kursi), dan NasDem (11 kursi).
